Masyarakat Politik adalah

Diposting pada

Selamat datang di Pakdosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Masyarakat Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Masyarakat Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang Pengertian mayarakat politik, Ciri-ciri masyarakat politik,Dinamika Politik &Perkembangan partai di indonesia. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. 

Masyarakat Politik

Pengertian Masyarakat Politik

Masyarakat politik adalah sekumpulan masyarakat yang menyalurkan aspirasi dengan cara berpolitik termasuk mengontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah. memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. misalnya ikut serta dan membentuk suatu organisasi,aktif dalam penyampaian aspirasi rakyat,serta berani untuk unjuk rasa,demonstrasi, dan melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.


Di dalam ilmu politik, masyarakat terdiri dari tiga karakter. Diantaranya:

  1. Masyarakat Kritis adalah masyarakat yang berani mengkritisi setiap kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara. Berani mengemukakan pendapat serta melawan dominansi dalam suatu komunitas.
  2. Masyarakat Konservatif adalah masyarakat hanya menerima dan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan tidak berusaha mengubah apapun.dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan protes maupun demonstrasi.
  3. Masyarakat Idealis adalah masyarakat yang memiliki cita cita yang tinggi dan merasa mempunyai pengetahuan politik, hingga apapun kebijakan pemerintah selalu tidak pernah sesuai harapannya.

Ciri-Ciri Masyarakat Politik

Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut:

  • Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dlm pemilu terutma dalam hak pilih aktif
    Bersifat kritis terhadap kebijkan pemerintahan menyikpinya dengan cara:

a. menerima sebagai mana adanya

b. menolak dengan alasan tertentu

c. diam dan tidak berani melakukan protes dengn kata lain menerima dan tidak memberikan reksi apa pun

  • Dalam penyelesaian masalah lebih suka dengan cara musyawarah mufakat secara bersama.

Tujuan Politik

Berikut ini terdapat beberapa tujuan politik, terdiri atas:

  1. agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum.
  2. supaya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis.
  3. agar politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Politik bertujuan  untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
  5. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara.
Baca Lainnya :  Hutan - Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis dan Manfaatnya

Dinamika Politik Indonesia

Perkembangan Indonesia sebagai suatu negara demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik.


Demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan kediktatoran seseorang, partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode:

1. Periode pertama (1945-1959)

Masa demokrasi parlementer yang lebih menonjolkan peranan dari parlemen serta partai-partai. kelemahan demokrasi parlementer pada masa ini adalah memberi peluang yang besar kepada partai-partai politik dan DPR untuk mendominasi pemerintahan. Akibatnya persatuan yang telah digalang selama perjuangan melawan penjajah menjadi lemah dan sulit untuk dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.


2. Periode kedua (1959-1965)

Masa Demokrasi Terpimpin pada masa ini banyak terjadi penyimpangan.Adanya (dominasi presiden, dibatasinya peran partai politik, adanya pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur politik) semakin meluas.Demokrasi yang diterapkan demokrasi konstitusional dan lebih banyak menampilkan aspek demokrasi rakyat.


3. Periode (ketiga) 1966-1998

Pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial. Landasan for­mal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain.


4. Periode 1999-sekarang

Masa Demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

Baca Lainnya :  √Dokumentasi: Pengertian, Jenis, Kegiatan, Fungsi Serta Tujuannya

Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu Dalam gelora reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang signifikan dari pertumbuhan demokrasi di indoneia, bagaimana masyarakat dan mahasiswa mampu mengubah dan mendobrak sistem politik orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun walaupun penuh perjuangan dan banyak korban jiwa dan harta.


Gambaran ini menunjukkan bahwa sistem politik dalam penyelenggaraan negara sangat berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat suatu negara. Sistem politik dan pemerintahan yang bersifat totaliter, oligarkhis dan hegemoni atas seluruh ruang publik berubah menjadi sistem politik yang demokratis berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 serta esensi refomasi dalam segala bidang kehidupan.


Setelah reformasi berjalan ternyata tuntutan reformasi sampai sekarang belum bisa terpenuhi, perkembangan pemerintah sudah lebih maju dari pada era sebelumnya, namun untuk kepuasan dan kesejahteraan masyarakat masih sangat jauh dari yang semestinya.


Perkembangan Kepartaian di Indonesia

Berikut ini terdapat beberapa perkembangan kepartaian di Indonesia, terdiri atas:


  1. Zaman Penjajahan Belanda

Pada zaman ini setiap partai yang berani menentang dan bersuara akan dilarang ,pemimpinya akan ditangkap dan dipenjarakan, partai yang pertama kali lahir diindonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dan dipimpin oleh 3 Serangkai.yaitu : Dr.Setyabudhi (Douwes Dekker),Dr Cipto Mangunkusumo,dan Ki Hajar Dewantara,partai itu hanya berlangsung selama 3 bulan karna para pemimpinya dibuang,msing-masing dibuang ke Kupang,Banda,Bangka,kemudian diasingkan di Nederland.


Sekembalinya ditanah air,mereka mendirikan National Indische Partij(NIP) dalam tahun 1919 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Dr.Setyabudi dan munculah partai lain seperti:

  1. Indische Social Demokratische Vereninging
  2. Partai Nasional Indonesia
  3. Partai Indonesia
  4. Partai Indonesia Raya

  1. Zaman Penjajahan Jepang

Pada zaman ini jepang melarang dan membubarkan partai politik yang didirikan ,Namun kemudian disetujui berdirinya Partai Politik yang bernama (Putera) dibawah pimpinan 4 serangkai” yaitu : Ir Soekarno,Drs Moh Hatta,Ki Hajar Dewantara,Kiai Haji Mansyur,atas perintah jepang akhirnya partai ini dibubarkan bulan Maret 1944.

Baca Lainnya :  √Diksi: Pengertian Menurut Para Ahli (Ciri, Syarat, Jenis, Fungsi dan Contoh)

  1. Zaman Kemerdekaan Indonesia

pada zaman ini Pertimbangan untuk memusatkan tenaga pejuang rakyat dilepaskan pada tanggal 3 November 1945 pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat antara lain menyatakan bahwa pemerintahan menginginkan adanya partai politik,karna rakyat mampu dipimpin secara teratur.dan berguna untuk menyalurkan aspirasi pada saat berlangsungnya pemilu.


Pada tanggal 3 November 1945 timbulah partai politik di Indonesia Laksana Jamur Timur di waktu hujan pemilihan umum yang diadakan tahun 199 diikuti oleh 28 partai.


Berikut partai politik yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan yang ada saat pemilihan umum tahun 1971 :

  1. Partai Nasional Indonesia
  2. Nadhlatul Ulama
  3. Partai Khatolik
  4. Partai Indonesia
  5. Partai Murba
  6. Partai Syarikat Islam
  7. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
  8. Partai Kristen Indonesia
  9. Partai Islam Perti
  10. Partai Muslim Indonesia

Partai Politik merupakan saluran aspirasi untuk memperjuangkan suara rakyat,bangsa,dan negara sekaligus untuk merekrut kepemimpinan nasional,oleh sebab itu peserta pemilu Presiden dan Wkil presiden adalah paslon yang diusulkan oleh partai.Asas pemilu presiden yaitu yang biasa disingkat dengan (LUBER) Langsung,Umum,Bebas Rahasia.


Perilaku Politik Sesuai Aturan

  1. Merasa Puas /tidak Puas dengan kenyataan yang ada
  2. Menunjukan perilaku  menginginkan/ menolak perubahan

Berikut ini  penggolongan sikap perilaku kelompok masyarakat berdasarkan prilaku politiknya:

  • Radikal merupakan sikap yang mau menang sediri dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan.
  • Moderat merupakan tidak mudah untuk menerima perubahan ,akan tetapi cukup puas dan bersedia untuk maju.
  • Status Quo merupakan sikap politik warga negara yang sudah puas dengan keadaan dan keadaan tersebut tetap dipertahankan
  • Konservatif merupkan sebuah sikap cendrung bertahan dari perubahan
  • Liberal merupakan sikap yang ingin bebas dan maju terus ,biasanya menginginkan perubahan yang progresif dan cepat.

Demikian Penjelasan Materi Tentang Masyarakat Politik: Pengertian ,Ciri, Dinamika & Perkembangan
Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi