Latar Belakang Tritura

Oleh Diposting pada

Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Tritura? Apakah kalian pernah mendengar istilah dari Tritura? Jangan khawatir jika kalian belum pernah mendengarnya, disini PakDosen akan membahas secara rinci tentang pengertian, latar Belakang, isi, tujuan, tokoh, aksi, kronologis, faktor, kelebihan dan kekurangan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan.

Tritura: Latar Belakang, Isi, Tujuan, Tokoh dan Aksi

Pengertian Tritura

Baca Cepat Buka

Tritura adalah singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat yang dikumandangkan para pelajar dan mahasiswa yang berdemonstrasi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Saat itu suasana ibukota Republik Indonesia itu sedang mencekam, setelah Gerakan 30 September (G-30.S) tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta untuk mengambilalih pemerintahan didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), menggegerkan dunia. Betapa tidak, proses kudeta itu diawali dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi, satu perwira pertama dan seorang anak perempuan oleh PKI.

Ke enam perwira tinggi yang diculik, kemudian dianiaya dan dibunuh, serta dikubur dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta itu adalah: Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen DI Pandjaitan, Mayjen S.Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Sedangkan seorang perwira pertama adalah Lettu Piere Tandean (ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution) dan Ade Irma Suryani (puteri Jenderal Abdul Haris Nasution). Ajudan dan puteri Jenderal AH Nasution meninggal akibat tembakan penculik yang menggeledah rumah  AH Nasution yang mengetahui kedatangan penculik, lari ke belakang rumah dan melompat pagar ke rumah tetangga, salah satu kedutaan besar negara sahabat.

Latar Belakang Tritura

Tritura merupakan isi tuntutan para demonstran yang  tergabung dalam Front Pancasila saat berdemonstrasi secara besar besaran pada tanggal 12 Januari 1966. Front Pancasila merupakan gabungan dari sejumlah kesatuan aksi yang dipelopori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Demonstrasi diikuti pula oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung juga oleh Tentara Nasional Indonesia.

Isi Tritura

Pada tanggal 12 Januari 1966, gabungan kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong), mereka mengajukan tiga tuntutan rakyat (TRITURA), antara lain:

  1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
  2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  3. Turunkan harga barang

Tritura merupakan dasar yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Selain membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan pembersihan cabinet Gerakan 30 S/PKI ada juga tuntutan lain, yakni tentang perekonomian. Masyarakat Indonesia menginginkan perubahan perekonomian terutama pada penurunan harga-harga kebutuhan pokok. Akhirnya, Tujuan dari Isi Tritura bisa terwujud dengan keluarnya Surat Perintah dari pemerintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan supaya meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga bisa terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Lainnya :  Hakikat Bangsa Dan Negara

Tujuan Tritura

Setelah peristiwa pemberontakan G30S (Gerakan 30 September) oleh PKI (partai Komunis Indonesia), banyak rakyat yang kecewa karena penyelesaian politik dan hukum terhadap para tokoh PKI tidak memuaskan rasa keadilan rakyat. Hal ini memicu gelombang ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinan presiden Soekarno. Gelombang demonstrasi telah dilakukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September 30). Mereka  menuntut pemerintah untuk melakukan penyelesaian politik dan hukum terhadap tokoh-tokoh PKI dan reshuffle kabinet Dwikora dengan mengganti tokoh-tokoh PKI yang ada di kabinet.

Menjelang akhir tahun 1965 pemerintah secara kontroversial membuat kebijakan ekonomi mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Hal ini kemudian menyulut krisis ekonomi karena naiknya harga-harga barang. Kebijakan tersebut akhirnya direspon dengan demonstrasi para mahasiswa. Pada akhirnya mahasiswa menggalang berbagai kesatuan aksi untuk melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 10 Januari 1966 dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI. Pada tanggal 12 Januari 1966, sejumlah kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) menuntut Tritura yang isinya tuntutan kepada pemerintah agar membubaran PKI, membersihkan kabinet dari orang-orang PKI, dan menurunkan harga barang.

Tokoh Tritura

Berikut ini terdapat beberapa tokoh tritura, yakni sebagai berikut:

  1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
  2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
  3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
  4. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
  5. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
  6. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
  7. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Aksi-Aksi Tritura

Berikut ini terdapat beberapa aksi-aksi tritura, yakni sebagai berikut:

  • 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle kabinet)  namun dalam kabinet tersebut masih ada tokoh-tokoh PKI. Hal ini menyebabkan mahasiswa kembali mengadakan aksi demonstrasi.
  • 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim meninggal dalam insiden bentrokan dengan Resimen Tjkrabirawa (pasukan pengawal Presiden).
  • 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, tetapi hal terseut tidak menyurutkan gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura.
  • 11 Maret 1966, Presiden Sekarno mengeuarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang isinya memerintahkan Mayor Jederal Soeharto selaku panglima Angkatan darat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Kronologis Runtuhnya Sistem Pemerintahan Orde Baru

Berikut ini adalah beberapa kronologis runtuhnya sistem pemerintahan orde baru yaitu:

1. Krisis Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah. Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.

2. Tragedi “TRISAKTI”

Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang. Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12 Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah :

  • Elang Mulia Lesmana
  • Heri Hertanto
  • Hafidin Royan
  • Hendriawan Sie
Baca Lainnya :  Perwakilan Diplomatik

Mereka merupakan Pahlawan Reformasi selain mahasiswa lainnya yg ikut berjuang pada saat itu.

3. Penjarahan

Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu. Tak hanya itu, massa juga memburu warga keturunan Cina. Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan  dan munculah isyu-isyu gak tidak jelas bahwa pada hari itu terjadi perkosaan masal warga keturunan tiong Hoa.

4. Mahasiswa Menduduki Gedung MPR

18 Mei Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad. Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle.

Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu “malu”. Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat. Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan “Dewan Reformasi”. Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.

5. Soeharto Meletakkan Jabatannya

21   Mei

  • Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”.
  • Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
  • Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
  • Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, “ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga.”
  • Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong munculnya reformasi yaitu:

1. Adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru selama 32 tahun

2. Krisis Politik

Pembaharuan yang dituntut terutama ditukukan pada terbitnya lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan yaitu :

  • UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum
  • UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR
  • UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpoil dan golongan karya
  • UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum
  • UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa
Baca Lainnya :  Pelapukan Adalah

3. Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hkum dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa dalam proses peradilan.

4. Krisis Ekonomi Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain :

  • Utang Luar Negeri Indonesia
  • Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
  • Pola pemerintahan sentralistis

5. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. Puncak dari ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti oleh aparat yaitu :

  • Elang Mulia Lesmana
  • Heri Hertanto
  • Hendriawan Lesmana
  • Hafidhin Royan

Yang akhirnya mendorong timbulnya aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998 sehingga terjadi aksi anarkis terutama ditujukan pada etnis Cina. Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menuntut Soeharto mundur diantaranya :

  1. Gus Dur
  2. Amien Rais
  3. Megawati
  4. Sri Sultan Hemengkubuwono X

( Yang dikenal dengan Tokoh Deklarasi Ciganjur) pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pada BJ. Habibie.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan orde baru yaitu:

  • Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Wajib Belajar
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

  • Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
  10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  12. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Demikian Penjelasan Materi Tentang Latar Belakang Tritura: Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan, Tokoh, Aksi, Kronologis, Faktor, Kelebihan dan Kekurangan Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi.