Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang GAPI? Apakah kalian pernah mendengar istrilah dari GAPI? Jangan khawatir jika kalian belum pernah mendengarnya, disini PakDosen akan membahas secara rinci tentang pengertian, latar belakang, pendiri, perkembangan, tujuan, aksi, penyatuan, faktor, respon dan reaksi. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan.
Pengertian GAPI
GAPI (Gabungan Politik Indonesia) adalah federasi perkumpulan politik Indonesia untuk menyatukan semua kekuatan Nasional. Terbentuk di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1939 atas inisiatif Parindra untuk melahirkan sebuah Nationale Concentratie dalam rapat pengurus besarnya 18-19 Maret 1939. Dalam anggaran dasarnya, GAPI secara umum menjunjung persatuan nasional namun tidak akan ikut campur dalam partai anggotanya. Kepengurusan federasi dilaksanakan oleh suatu sekretariat tetap yang terdiri atas sekretaris umum, sekretaris pembantu dan bendahara. Jabatan-jabatan tersebut untuk pertama kali dijabat oleh Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII sebagai sekretaris umum, Amir Sjarifudin dari Gerindo sebagai sekretaris pembantu dan Ahmad Husni Thamrin dari Parindra sebagai bendahara. Anggota GAPI terdiri atas Parindra (Partai Indonesia Raya), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), Partai Islam Indonesia, PPKI (Persatuan Partai Katolik Indonesia), PSII (Persatuan Sarekat Islam Indonesia), Persatuan Minahasa dan Pasundan. Dasar-dasar federasi meliputi hak menentukan nasib sendiri, persatuan Indonesia, demokrasi dalam usaha-usaha politik, ekonomi, sosial serta kesatuan aksi. Sementara tujuannya mengadakan kerjasama dan mempersatukan semua partai politik Indonesia dan mengadakan kongres-kongres rakyat Indonesia.
Latar Belakang GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
Kemunduran PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai-Partai Kebangsaan Indonesia) dan gagalnya perjuangan Petisi Soetardjo menjadi salah satu cambuk bagi kaum pergerakan nasional untuk menuntut dan menyusun barisan kembali dalam bentuk organisasi persatuan, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menuntut “Indonesia Berparlemen” . Terutama ketika para tokohnya ditangkap dan di asingkan, PPPKI pun mengalami kemunduran, sebagai organisasi yang menyatukan kaum perjuangan, PPPKI dinilai gagal. Kegagalan dari Petisi Sutardjo dan kemunduran dari PPPKI menjadi alasan langsung untuk membentuk sebuah organisasi yang untuk menyatukan semua organasisasi Nasional tersebut dalam sebuah bentuk organisasi. Sebelum di bentuk GAPI, terdapat sebuah badan yang dikenal dengan BAPEPI (Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia) yang bertujuan untuk memberi bentuk bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia dengan memberikan bentuk bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia yang memiliki cita-cita untuk memajukan Indonesia. Akan tetapi, nasib badan tersebut kurang beruntung, berdasarkan pendiriannya saja sudah mengalami kontroversi, dan banyak alasan untuk organisasi lainnya untuk tidak masuk.
Kemudian, datang inisiatif dari Thamrin, tokoh Parindra untuk membentuk suatu badan konsentrasi nasional. Kondisi tersebut didukung oleh keadaan dunia ketika itu yang semakin genting dan kemungkinan Indonesia terlibat langsung dalam perang. 19 Maret 1939 usul Thamrin ini disetujui dan secara umum mendapatkan persetujuan dari organisasi lainnya. Dua bulan kemudian pada 21 Mei 1939, panitia persiapan menyelenggarakan rapat umum di Gedung Permufakatan. Di sini Thamrin menerangkan bahwa, tujuannya adalah membentuk suatu badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaan tiap-tiap organisasi tetap bebas untuk melakukan programnya sendiri. Pada hari itu, pendirian GAPI disetujui dan diresmikan. Dalam anggaran dasarnya, tujuan pendirian GAPI ialah mengusahakan kerja sama antara partai-partai politik Indonesia serta menjalankan aksi bersama. Asas yang digunakan sebagai penentuan nasib sendiri, kesatuan dan persatuan nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial dan ekonomi. Di sini juga disetujui untuk mengadakan Kongres Rakyat di kemudian waktu. Dalam pengurusan sehari-hari dibentuklah kesekretariatan bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan di bantu M.H Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo).
Pendiri GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
Terdapatnya kekecewaan tentang keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, didirikannya Gabungan Politik Indonesia atau yang dikenal dengan nama GAPI.
Berikut ini terdapat beberapa alasan Moh. Husni Thamrin membentuk GAPI, yakni sebagai berikut:
- Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permohonan semoga diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya yaitu semoga bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.
- Kepentingan internasional akhir timbulnya fasisme.
- Perilaku pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Perkembangan GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI diluluskan oleh pemerintah, GAPI akan mengajak saeluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo. Pada tanggal 24 Oktober GAPI membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakuakn oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. “Indonesia Parlemen” tetap merupakan tujuan utama GAPI selain memajukan masalah-masalah sosial-ekonomi. Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai.
Untuk itu semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk komisi Visman. Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang menginginkan negara berdiri sendiri. Untuk lebih mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI yan sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konfrensi di Yogyakarta psada tanggal 14 September 1941. MRI dianggao badan perwakilan segenap rakyat Indonesia yan akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPL, MIAL dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri.
Tujuan GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
Tujuan Gapi adalah untuk menghendaki pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai dewan legislatif sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Kehendak Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan kukuh. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman lantaran diketuai oleh Dr. F.H.Visman. Tugas komisi tersebut adalah untuk memeriksa dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Akan tetapi, sesudah menjalankan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang merugikan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam hubungan Kerajaan Belanda. GAPI memprotes keputusan tersebut, alasannya adalah dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan cita-cita rakyat Indonesia.
Aksi-Aksi GAPI dalam Indonesia Berparlemen
Program konkret yang dijalankan GAPI terbentuk pada tanggal 4 Juli 1939, disini GAPI memutuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib bangsa Indonesia sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam aksi GAPI ini memiliki semboyan “Indonesia berparlemen.”. Saat Jerman melakukan penyerbuan ke Polandia pada 20 September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme di mana kerja sama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Dalam usaha mencapai tujuannya tersebut, GAPI disokong oleh pers Indonesia yang memberitakan dengan panjang dan lebar dan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme. GAPI juga mengadakan rapat umum yang mencapai puncak pada 12 Desember 1939 dimana tidak kurang 100 tempat di Indonesia mengadakan propoganda tujuan GAPI. Jadi,saat itu Indonesia seakan bergemuruh dengan seruan Indonesia berparlemen.
Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pertama, 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya yaitu Indonesia Raya, bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-citanya dan sasaran pertama yang ingin dicapai merupakan Indonesia Berparlemen penuh. KRI ditetapkan sebagai sebuah badan tetap dengan GAPI sebagai badan eksekutifnya. Keputusan lainnya dari kongres ialah penetapan bendara Merah Putih, dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Pada awal Januari datang jawaban dari menteri jajahan Welter selaku menteri jajahan mengenai masalah aksi “Indonesia Berparlemen”. Jawabannya berupa “Tidak dapat dipenuhi keinginan rakyat Indonesia akan Indonesia Berparlemen, karena rakyat Indonesia umumnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan perkumpulan-perkumpulan politik hanya mewakili sebagian kecil dari rakyat Indonesia”.
23 Februari 1940 GAPI menganjurkan untuk mendirikan pendirian Panitia Perlemen Indonesia untuk meneruskan aksi “Indonesia Berparlemen.” Kesempatan bergerak bagi GAPI ternyata tidak ada lagi, sebab Belanda diduduki Jerman pada perang dunia II. Sebab dengan alasan keadaan sedang perang, maka perubahan ketatanegaraan harus ditunda sampai perang selesai. Namun sebuah tuntutan GAPI pada bulan Agustus 1940, “Meminta pemerintah Belanda mempergunakan hukum tatanegara dalam masa genting untuk melangsungkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dan diadakan perlemen penuh menggantikan Volkstraad yang ada”. Tuntutan ini dijawab oleh Dr. H.J. Levetl pada 23 Agustus 1940, “Bahwa belum waktunya mengadakan suatu rancangan perubahan ketatanegaraan Indonesia, namun pemerintah akan membentuk suatu komisi untuk peninjauan dan pengumpulan alasan-alasan yang terdiri dari cerdik pandai bangsa Indonesia”.
Penyatuan dalam GAPI
Kemunduran PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai-Partai Kebangsaan Indonesia) yang dipelopori oleh oleh-oleh Parindra tersebut. Terutama ketika para tokohnya ditangkap dan di asingkan. PPPKI pun mengalami kemunduran, sebagai organisasi yang menyatukan kaum perjuangan, PPPKI dinilai gagal. Kegagalan dari Petisi Sutardjo, dan kemunduran dari PPPKI menjadi alasan langsung untuk membentuk sebuah organisasi yang menyatukan semua organasisasi nasional ini dalam sebuah wadah. Sebelum di bentuk GAPI, ada sebuah badan yang dikenal dengan BAPEPI (Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia) yang bertujuan untuk memberi wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia memberi wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia yang mempunyai cita-cita memajukan Indonesia. Namun, nasib badan ini kurang beruntung, berdasarkan pendiriannya saja sudah mengalami kontroversi, dan banyak alasan untuk organisasi lainnya untuk tidak masuk.
Lalu, datang inisiatif dari Thamrin, tokoh Parindra untuk membentuk suatu badan konsentrasi nasional. Hal ini didukung oleh keadaan dunia ketika itu yang semakin genting, serta kemungkinan Indonesia terlibat langsung dalam perang. 19 Maret 1939 usul THamrin ini disetujui dan secara umum mendapatkan persetujuan dari organisasi lainnya. Dua bulan kemudian pada 21 Mei 1939, panitia persiapan menyelenggarakan persiapan menyelenggarakan rapat umum di Gedung Permufakatan. Di sini Thamrin menerangkan bahwa, tujuannya adalah membentuk suatu badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaan tiap-tiap organisasi tetap bebas untuk melakukan programnya sendiri. Pada hari itu, pendirian GAPI disetujui dan diresmikan. Dalam anggaran dasarnya, tujuan pendirian GAPI ialah mengusahakan kerja sama antara partai-partai politik Indonesia serta menjalankan aksi bersama. Asas yang digunakan ialah penentuan nasib sendiri, kesatuan, dan persatuan nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial dan ekonomi. Di sini juga disetujui untuk mengadakan Kongres Rakyat, di kemudian waktu.
Dalam pengurusan sehari-hari dibentuklah kesekretariatan bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan di bantu M.H Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo). Di dalam anggaran dasarnya GAPI berdasarkan pada:
- Hak untuk menentukan nasib diri sendiri.
- Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam Paham politik, ekonomi, dan sosial.
- Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.
Faktor Berdirinya GAPI
- Kegagalan Petisi Sutardjo
- Kepentingan internasional dalam membendung fasisime
- Sikap pemerintah yang dinilai kurang memperhatika kepeningan rakyat Indonesia.
Respon Dari Pemerintah Belanda Terhadap Gapi
Pada bulan Agustus 1940, ketika negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hokum tatanegara dalam masa genting (nood staatsrecht). Isi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, merubah fungsi kepala-kepala departemen (departemenshoofden) menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina dan kabinet Belanda di London. Menghadapi tuntutan itu, atas persetujuan pemerintah dibentuklah Commisie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervorminogen atau komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi yang dikenal sebagai Komisi Visman ini dibentuk pada 14 September 1940. Komisi ini sendiri bertugas untuk mengumpulkan bahan-bahan apa yang menjadi keinginan dari Indonesia.
Reaksi Balik Gapi Dan Akhir Gapi
Harapan bagi GAPI benar-benar hilang saat Ratu Wilhelmina mengadakan pidato di London dan pidato dari Gubernur Jenderal di Volksraad mengenai masa depan Indonesia. Situasi internasional yang memburuk akibat Perang Dunia II juga membuat pemerintah kolonial memperketat izin mengadakan rapat-rapat. Setelah itu rakyat Indonesia diberikan peraturan wajib bela atau inheemse militie.
Demikian Penjelasan Materi Tentang Latar Belakang GAPI: Pengertian, Latar Belakang, Pendiri, Perkembangan, Tujuan, Aksi, Penyatuan, Faktor, Respon dan Reaksi Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi.
